Wabup Mimik Idayana Optimalkan 76 Desa Ramah Perempuan di Sidoarjo Guna Cegah Kekerasan

SIDOARJO, antaratoday.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo bergerak cepat memperkuat peran Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) Gayatri. Jejaring forum ini diinstruksikan untuk menjadi “mata dan telinga” pemerintah dalam mendeteksi lebih dini berbagai persoalan perempuan dan anak di tengah masyarakat.

Langkah taktis ini dioptimalkan dengan memaksimalkan infrastruktur kelembagaan yang sudah terbentuk di tingkat akar rumput. Saat ini, Sidoarjo telah memiliki 76 Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) yang tersebar di 15 kecamatan.

Strategi penguatan ini melibatkan kolaborasi lintas sektor, mulai dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (P3AKB), hingga Forum PUSPA Gayatri Jawa Timur.

Komitmen tersebut ditegaskan dalam audiensi Forum PUSPA bersama Wakil Bupati Sidoarjo, Mimik Idayana, di Rumah Dinas Wakil Bupati Sidoarjo, Senin (31/8/2026).

Wabup Mimik Idayana menyatakan, deteksi dini merupakan kunci utama agar riak persoalan perempuan dan anak tidak menggelinding menjadi masalah sosial yang lebih besar.

“Deteksi dini ini krusial. Jangan sampai persoalan baru ditangani setelah telanjur viral atau membesar. Dengan jejaring yang kuat hingga tingkat desa, setiap indikasi masalah bisa lebih cepat direspons dan dikoordinasikan dengan dinas teknis terkait,” tegas Mimik.

Mimik meluruskan bahwa penguatan ini bukan berarti membentuk kelembagaan baru di desa yang justru memicu tumpang tindih fungsi. Sebaliknya, pemerintah daerah ingin memperkokoh fungsi koordinasi dan pendampingan yang diintegrasikan langsung dengan program Ruang Bersama Indonesia (RBI).

“Yang kita bangun adalah ekosistem kolaborasinya. Forum PUSPA akan mendampingi, memetakan kebutuhan riil di lapangan, lalu menghubungkannya dengan dinas terkait agar intervensinya tepat sasaran,” jelasnya.

Senada dengan hal itu, Kepala Dinas PMD Sidoarjo, Probo Agus Sunarno, menilai posisi pemerintah desa sangat strategis karena bersentuhan langsung dengan aktivitas harian warga.

“Desa adalah garda terdepan yang paling dekat dengan masyarakat. Koordinasi ini diperkuat agar jika ada indikator kesejahteraan anak yang belum terpenuhi, pemdes bisa langsung tahu dan dicarikan solusi bersama,” kata Probo. Ia juga menjamin tidak ada penambahan struktur baru yang membebani desa, melainkan optimalisasi fungsi pelengkap antarforum yang sudah ada.

Sebagai informasi, 76 DRPPA di Sidoarjo saat ini tersebar di Kecamatan Sedati, Buduran, Jabon, Sukodono, Waru, Wonoayu, Taman, Sidoarjo, Krembung, Balongbendo, Tarik, Tanggulangin, Tulangan, Candi, dan Krian.

Sementara itu, Kepala Dinas P3AKB Sidoarjo, Heni Kristiani, menambahkan bahwa penanganan isu perempuan dan anak wajib diselesaikan dari hulu ke hilir. Pencegahan berkala, pemetaan risiko, hingga pendampingan hukum dan psikologis harus berjalan simultan.

Heni mencontohkan beberapa klaster kerawanan yang butuh atensi bersama, seperti anak berisiko putus sekolah, kendala pola asuh (parenting), hingga perempuan usia produktif yang menganggur.

“Jika ada anak berisiko putus sekolah, Forum PUSPA di lapangan harus sudah mengendus informasinya sejak awal sebagai langkah preventif,” tutur Heni.

Di sisi lain, aspek pemberdayaan juga terus dikebut melalui Sekolah Pemberdayaan Perempuan. Setelah sukses menyasar 250 peserta di 10 kecamatan pada tahun 2025 lalu, tahun ini program tersebut berlanjut di Kecamatan Balongbendo (23 desa) dan Kecamatan Krian (20 desa) dengan menjaring 80 peserta aktif. Perempuan usia produktif didorong untuk mandiri secara ekonomi lewat pelatihan keterampilan berbasis potensi lokal.

Perwakilan Forum PUSPA Gayatri Jawa Timur, Endang, mengapresiasi gerak aktif Pemkab Sidoarjo. Dirinya optimis perluasan partisipasi publik ini mampu memangkas sumbatan birokrasi penanganan kasus.

“Kami hadir untuk menjembatani partisipasi warga. Kami sisir titik mana saja yang indikator pelindungannya masih lemah, lalu kami sambungkan ke pemegang kebijakan agar segera ada tindak lanjut nyata,” pungkas Endang.

Melalui integrasi solid antara birokrasi, pemdes, kader posyandu, akademisi, hingga organisasi profesi, Forum PUSPA Sidoarjo diharapkan mampu menciptakan ruang aman bagi kelompok rentan. (tom)