Wali Murid Keluhkan Biaya ODL, Bupati Sidoarjo Minta Sekolah Tak Memaksakan

SIDOARJO, antaratoday.com — Rencana kegiatan Outing Day Learning (ODL) yang seharusnya menjadi pengalaman belajar di luar kelas justru menuai keluhan dari sejumlah wali murid di Sidoarjo. Besaran biaya kegiatan yang mencapai lebih dari Rp1 juta menjadi perhatian setelah keluhan tersebut disampaikan langsung kepada Bupati Sidoarjo Subandi.

Merespons aduan itu, Subandi meminta sekolah tidak memaksakan kegiatan ODL yang berpotensi menambah beban pengeluaran orang tua. Ia juga memerintahkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dispendikbud) Sidoarjo mengevaluasi pelaksanaan ODL di tingkat SD dan SMP, baik negeri maupun swasta.

Instruksi tersebut disampaikan Subandi saat memberikan sambutan dalam Launching Kompetensi Inovasi Sidoarjo (KISI) Award 2026 di Pendopo Delta Wibawa, Rabu (16/9/2026). Evaluasi itu juga diminta ditindaklanjuti Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Sidoarjo Mohammad Ainur Rahman.

Subandi mengungkapkan, salah satu keluhan yang diterimanya menyangkut kegiatan ODL ke Yogyakarta dengan biaya sekitar Rp1,2 juta per siswa. Ia juga menyinggung laporan kegiatan ODL siswa SMP ke Malang selama dua hari yang membutuhkan biaya lebih dari Rp1 juta.

“Saya minta mulai dari kepala sekolah jangan memaksakan ODL yang memberatkan para wali murid. Ini tanggung jawab Dinas Pendidikan untuk mengevaluasi,” ujar Subandi.

Menurut Subandi, kegiatan belajar di luar sekolah tidak harus identik dengan perjalanan jauh atau biaya besar. Sekolah dapat memilih lokasi yang lebih dekat apabila tujuan pembelajaran tetap dapat tercapai.

Ia bahkan menyebut sejumlah lokasi di Sidoarjo dapat dimanfaatkan sebagai tempat kegiatan ODL, sehingga siswa tetap memperoleh pengalaman belajar tanpa harus mengeluarkan biaya perjalanan yang besar.

“Kalau ODL ini mengganggu dan memberatkan Bapak-Ibu wali murid, lebih baik ODL tidak usah jauh-jauh. Sudah ODL di alun-alun atau di destinasi wisata yang ada di Sidoarjo,” katanya.

Bagi Subandi, persoalan tersebut bukan sekadar mengenai mahal atau murahnya sebuah kegiatan. Sekolah juga diminta melihat kondisi ekonomi keluarga siswa sebelum menentukan program yang membutuhkan pembiayaan dari wali murid.

Karena itu, ia meminta Dispendikbud tidak berhenti pada evaluasi administratif, tetapi memastikan pelaksanaan ODL di sekolah benar-benar mempertimbangkan kemampuan wali murid dan tetap memiliki tujuan pembelajaran yang jelas.

Selain biaya kegiatan, Subandi turut menyoroti penggunaan jasa transportasi dalam pelaksanaan ODL. Ia meminta sekolah memberikan ruang bagi penyedia kendaraan lokal selama armada yang digunakan memenuhi persyaratan keselamatan dan kelayakan.

“Masyarakat Sidoarjo banyak yang punya bus, pakai itu kalau busnya bagus. Tidak usah ada intervensi bus dan yang lainnya,” ujarnya.

Subandi menegaskan, kegiatan pendidikan semestinya tidak membuat keluarga siswa harus menghadapi pengeluaran yang tidak ringan. Keluhan yang muncul dari wali murid, menurut dia, menjadi alasan bagi pemerintah daerah untuk mengevaluasi kembali pola pelaksanaan ODL di sekolah.

“Kondisi ekonomi seperti ini, mari kita lihat dampaknya kepada masyarakat, yang dirasakan oleh masyarakat. Jangan sebentar-sebentar ODL, ternyata masih ada warga yang komplain,” pungkasnya.