Bupati Subandi Turun Tangan, Infrastruktur dan Banjir Candi-Tanggulangin Dibedah Bersama

SIDOARJO, antaratoday.com – Keluhan soal banjir, sungai dangkal, saluran air hingga jalan dan jembatan rusak tak lagi berhenti di tingkat desa. Bupati Sidoarjo H. Subandi meminta seluruh persoalan tersebut segera dipetakan dan ditindaklanjuti melalui koordinasi langsung antara pemerintah desa dan perangkat daerah.

Langkah itu dilakukan Subandi dengan mengumpulkan para kepala desa dari Kecamatan Candi dan Tanggulangin dalam rapat koordinasi di Ops Room Kabupaten Sidoarjo, Rabu (9/9/2026).

Bagi Subandi, kepala desa merupakan pihak yang paling mengetahui kondisi riil di wilayahnya. Karena itu, ia meminta para Kades menyampaikan secara terbuka titik-titik yang membutuhkan penanganan, terutama kawasan yang selama ini menghadapi persoalan banjir serta kerusakan infrastruktur.

Rapat tersebut turut dihadiri jajaran Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (DPUBMSDA) serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sidoarjo.

Satu per satu persoalan desa dibuka dalam forum tersebut. Mulai kebutuhan normalisasi sungai dan saluran air, perbaikan jalan, hingga pembenahan jembatan. Setiap usulan kemudian dibahas bersama untuk menentukan langkah penanganan dan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

“Tujuan kita mengumpulkan Bapak-Ibu semua untuk mendapatkan informasi mengenai perbaikan jalan dan normalisasi yang diperlukan. Karena, kita juga tidak tahu kondisi riil di masing-masing desa kalau tidak disampaikan langsung,” ujar Subandi.

Dari berbagai persoalan yang mengemuka, normalisasi sungai dan saluran air menjadi salah satu perhatian utama Bupati Subandi.

Ia meminta pekerjaan normalisasi tidak menunggu terlalu lama, khususnya pada titik-titik yang selama ini menjadi penyebab genangan dan banjir.

Subandi bahkan meminta peralatan yang dimiliki Pemkab Sidoarjo segera dioptimalkan dan dikolaborasikan dengan peralatan pemerintah daerah agar pekerjaan di lapangan dapat dimulai.

“Yang penting pada hari ini, normalisasi dulu. Peralatan yang ada akan kita sambungkan dengan alat dari PU Pemda untuk segera bisa beroperasi,” tegasnya.

Perintah tersebut menunjukkan penanganan banjir tidak hanya diarahkan pada respons ketika genangan terjadi. Pemkab Sidoarjo juga mendorong pembenahan infrastruktur drainase dan aliran sungai sebagai bagian dari upaya mengurangi potensi banjir di kawasan permukiman dan aktivitas masyarakat.

Persoalan infrastruktur tak berhenti pada banjir. Jalan dan jembatan yang mengalami kerusakan juga masuk dalam pembahasan.

Subandi menilai kualitas infrastruktur memiliki kaitan erat dengan aktivitas masyarakat. Jalan yang layak akan memudahkan mobilitas warga sekaligus memperlancar distribusi barang dan kegiatan ekonomi.

“Jalan bagus, normalisasi bagus, saya yakin dampak ekonomi di sana juga akan ikut meningkat,” katanya.

Karena itu, para kepala desa diminta tidak sekadar menyampaikan keluhan secara umum. Mereka harus memberikan informasi secara detail mengenai lokasi dan kebutuhan penanganan.

Data tersebut akan menjadi dasar Pemkab Sidoarjo dalam menentukan skala prioritas pembangunan.

Subandi menekankan, rapat koordinasi tersebut bukan sekadar forum untuk mendengar keluhan. Setiap persoalan yang sudah dipetakan harus memiliki tindak lanjut.

Ia meminta pemerintah desa terus berkomunikasi dengan OPD teknis selama proses pelaksanaan pekerjaan. Pendampingan juga dinilai penting untuk memastikan program yang berjalan sesuai kebutuhan di lapangan.

“Yang penting di setiap ada kegiatan minimal ada pendampingan. Kalau ada kekurangan, segera disampaikan dan kita selesaikan bersama,” ujarnya.

Koordinasi dengan DPUBMSDA dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) juga diminta segera dilakukan. Tujuannya agar program yang telah dipetakan tidak berlarut pada tahap perencanaan, tetapi segera masuk ke pelaksanaan.

“Mudah-mudahan dalam waktu tiga bulan ini sudah bisa selesai,” harapnya.

Menurut Subandi, persoalan infrastruktur dan banjir tidak mungkin diselesaikan oleh satu pihak. Pemerintah kabupaten membutuhkan informasi dari desa, sementara pemerintah desa membutuhkan dukungan teknis dan kebijakan dari pemerintah daerah.

Karena itu, ia meminta kepala desa terus memberikan masukan dan menyampaikan perkembangan kondisi wilayah masing-masing.

Bagi Subandi, pola komunikasi seperti ini penting agar pembangunan tidak hanya berdasarkan perencanaan dari atas, tetapi benar-benar berangkat dari kebutuhan masyarakat di lapangan.

“Mari kita, sebagai pelayan masyarakat, bersama-sama menyelesaikan permasalahan yang ada. Saya juga berharap Bapak-Ibu tetap memberikan masukan. Sehingga, apa yang menjadi kebutuhan masyarakat bisa segera kita tindak lanjuti,” pungkasnya.(Tom)