Bupati Subandi Perketat Pengawasan MBG di Sidoarjo, Satgas Kabupaten Segera Dibentuk

SIDOARJO, antaratoday.com – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tidak ingin pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan sekadar memenuhi target distribusi. Bupati Sidoarjo H. Subandi SH MKn justru meminta pengawasan diperketat dari hulu hingga hilir, mulai dari bahan makanan tiba di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), proses pengolahan, pengemasan, hingga makanan diterima masyarakat.

Untuk memastikan pengawasan berjalan lebih terkoordinasi, Pemkab Sidoarjo bahkan menyiapkan pembentukan satuan tugas (satgas) MBG tingkat kabupaten.

Penegasan tersebut disampaikan Subandi saat memimpin rapat koordinasi bersama Forkopimda Sidoarjo, Forkopimka, seluruh koordinator wilayah SPPG se-Kabupaten Sidoarjo, serta Koordinator Wilayah KPPG Surabaya di Pendopo Delta Wibawa, Selasa (8/9/2026).

Rapat tersebut menjadi forum monitoring dan evaluasi terhadap dinamika pelaksanaan MBG sekaligus membahas peningkatan pelayanan dan kinerja SPPG di wilayah Sidoarjo.

“Program makan bergizi gratis merupakan salah satu program strategis nasional. Tentu kita terus mendukung penuh agar program ini sukses di Sidoarjo,” tegas Subandi.

Menurutnya, MBG memiliki tujuan strategis karena menyangkut pemenuhan gizi masyarakat sekaligus peningkatan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini.

Karena itu, keberhasilan program tidak cukup diukur dari berapa banyak makanan yang berhasil dibagikan. Lebih jauh, pemerintah harus memastikan makanan yang diterima penerima manfaat benar-benar aman, sehat dan berkualitas.

Subandi menyoroti sejumlah aspek yang harus menjadi perhatian dalam pelaksanaan MBG. Mulai dari kesiapan dan kapasitas SPPG, ketersediaan bahan makanan, kualitas dan keamanan pangan, distribusi, penerima manfaat, hingga komunikasi dengan masyarakat.

Salah satu yang mendapat perhatian khusus adalah perizinan SPPG. Subandi meminta SPPG yang proses perizinannya belum tuntas segera menyelesaikannya. Menurutnya, aspek kelayakan harus dipastikan sebelum kegiatan pelayanan berjalan.

“Kalau ada kegiatan, perizinan harus dilakukan terlebih dahulu. Kita harus memastikan apakah SPPG itu layak atau tidak. Jangan sampai kegiatan sudah berjalan, izinnya baru dijalankan,” tegasnya.

Ia juga meminta pengelola SPPG mendapatkan pendampingan dan pembekalan yang memadai. Dengan begitu, setiap pengelola memahami tugas dan tanggung jawabnya, terutama dalam menjaga kualitas serta keamanan makanan.

Perhatian Subandi juga diarahkan pada bahan baku makanan. Ia mengingatkan pengelola SPPG agar tidak menggunakan bahan makanan yang kondisinya sudah tidak memenuhi standar. Apabila ditemukan bahan yang kualitasnya tidak baik, bahan tersebut harus segera dipisahkan dan tidak boleh digunakan.

“Kalau bahannya tidak bagus, jangan digunakan. Jangan sampai bahan yang tidak bagus tetap diolah, akhirnya yang menjadi korban adalah masyarakat dan pemerintah,” pesannya.

Pengawasan, lanjutnya, harus dilakukan pada seluruh rangkaian proses. Bukan hanya ketika makanan sudah selesai dimasak.

Mulai dari penerimaan bahan makanan, pengolahan, penyelesaian masakan, pengemasan hingga pengiriman, seluruh tahapan harus dipastikan sesuai ketentuan dan SOP.

Selain bahan makanan, kondisi sanitasi menjadi perhatian lain yang ditekankan Bupati Subandi.

Ia meminta seluruh SPPG diperiksa kondisi sanitasi dan lingkungan pengolahan makanannya. Bahkan, SPPG yang telah menyelesaikan proses perizinan tetap diminta menjalani pengecekan kembali.

“Yang izinnya sudah selesai juga dicek kembali, apakah sanitasinya layak atau tidak. Ini penting untuk menjaga kesehatan,” katanya.

Langkah tersebut diperlukan agar kelayakan SPPG tidak hanya berhenti pada pemenuhan dokumen administrasi, tetapi juga benar-benar terlihat dari kondisi tempat pengolahan makanan di lapangan.

Untuk memperkuat pengawasan tersebut, Subandi menyampaikan rencana pembentukan Satgas MBG Kabupaten Sidoarjo.

Satgas ini nantinya diharapkan melibatkan perangkat daerah terkait hingga unsur pemerintahan di tingkat kecamatan dan desa. Dengan koordinasi yang lebih terstruktur, pengawasan terhadap SPPG dapat dilakukan secara menyeluruh.

“Satgas Kabupaten Sidoarjo akan kita bentuk. Kita harus tahu proses MBG. Mulai bahan datang, pengolahan, penyelesaian masakan, pengemasan, sampai pengiriman,” tandasnya.

Subandi menilai monitoring dan evaluasi harus dilakukan secara berkelanjutan. Berbagai persoalan yang muncul di lapangan harus segera diketahui, dikoordinasikan dan dicarikan penyelesaiannya bersama.

Sebab, program MBG tidak hanya bersinggungan dengan urusan pangan. Pelaksanaannya juga berkaitan dengan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat hingga kualitas generasi penerus.

Karena itu, ia meminta seluruh pihak yang terlibat tidak sekadar menjadi pelaksana, tetapi juga ikut memastikan program berjalan sesuai tujuan. (Tom)

“Program Pak Presiden ini harus sukses di Sidoarjo. Kita harus bersama-sama mendampingi dan memastikan program ini berjalan dengan baik,” pungkasnya.