Dari Inovasi hingga Stunting, Ini Pesan Tegas Subandi untuk OPD Sidoarjo
SIDOARJO, Antaratoday.com – Bertambahnya inovasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo belum cukup menjadi ukuran keberhasilan pembangunan. Bupati Sidoarjo H Subandi meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) membuktikan bahwa inovasi yang mereka jalankan mampu menyelesaikan persoalan masyarakat, termasuk menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Jumlah inovasi Pemkab Sidoarjo meningkat dari 262 pada 2025 menjadi 382 pada 2026. Namun, Subandi mengingatkan agar capaian tersebut tidak sekadar menjadi angka dalam laporan administrasi.
Pernyataan itu disampaikan saat acara Apresiasi Kontributor Inovasi Sidoarjo Tahun 2026 di Pendopo Delta Wibawa, Kamis (15/10/2026).
“Kalau pola kerja kita masih sama, kita harus berubah dengan inovasi. Tetapi, inovasi itu harus berkelanjutan. Kita harus bekerja dengan hasil yang berdampak langsung kepada masyarakat,” tegas Subandi.
Dia menilai tantangan pembangunan daerah membutuhkan kerja yang lebih terukur. Dalam sambutannya, Subandi menyoroti sejumlah indikator yang masih menjadi perhatian, yakni tingkat pengangguran terbuka 6,49 persen, angka kemiskinan 4,40 persen, prevalensi stunting yang meningkat dari 8,4 persen menjadi 10,6 persen, serta indeks lingkungan hidup sebesar 62,37.
Kondisi tersebut, menurut dia, harus menjadi dasar bagi OPD untuk mengevaluasi program dan menentukan langkah penanganan. Inovasi tidak boleh berhenti pada penciptaan kegiatan baru, tetapi harus menghasilkan perubahan yang bisa dirasakan masyarakat.
“Inovasi ini harus menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanan publik,” ujarnya.
Subandi juga meminta tujuh perangkat daerah yang belum melaporkan inovasinya segera melakukan evaluasi. Pelaporan dan pengembangan inovasi perlu berjalan seiring agar setiap program memiliki tujuan, keberlanjutan, serta manfaat yang jelas.
Sektor pendidikan turut menjadi perhatian. Subandi meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidoarjo mengevaluasi pelaksanaan outdoor learning (ODL) dan menghentikan sementara kegiatan tersebut pada 2026 menyusul laporan mengenai potensi persoalan bagi sekolah maupun orang tua.
“Saya minta Dinas Pendidikan memberikan arahan yang jelas kepada sekolah. Jangan sampai kegiatan yang seharusnya memberikan manfaat justru menimbulkan persoalan,” katanya.
Di bidang kesehatan, Subandi meminta penanganan stunting dilakukan secara terpadu dengan melibatkan Dinas Kesehatan, perangkat daerah yang menangani keluarga berencana, OPD terkait, kecamatan, dan pemerintah desa.
Dia meminta Sekretaris Daerah melakukan pemetaan berbasis data untuk mengetahui kondisi lapangan sekaligus menentukan intervensi yang tepat. Pemerintah desa juga diminta berperan melalui penganggaran APBDes sesuai ketentuan dan kebutuhan.
“Masalah stunting ini, tolong semuanya ikut gerak bersama-sama. Pak Sekda juga tolong lakukan pemetaan berbasis data untuk mengetahui persoalan di lapangan dan menentukan langkah penanganan yang tepat,” ujarnya.
Di tengah tuntutan menghadirkan inovasi yang berdampak, program Tali Asih dari Kecamatan Krian menjadi salah satu inovasi yang mendapat apresiasi. Camat Krian Kusdianto menjelaskan, program tersebut menggalang donasi sukarela dari ASN dan perangkat kecamatan untuk membantu warga lanjut usia serta penyandang disabilitas mendapatkan alat bantu.
Program itu lahir dari kebutuhan warga yang belum sepenuhnya terpenuhi oleh bantuan yang tersedia.
“Dalam satu bulan, minimal kami bisa memberikan satu alat bantu. Bahkan, terkadang bisa sampai dua alat bantu. Donasi ini berasal dari ASN dan perangkat yang ingin membantu warga secara sukarela,” jelas Kusdianto.
Dia berharap bantuan tersebut dapat melengkapi program pemerintah kabupaten dan mempercepat pemenuhan kebutuhan warga.
Bagi Pemkab Sidoarjo, tantangan berikutnya bukan sekadar menambah jumlah inovasi, melainkan memastikan setiap terobosan memiliki hasil yang terukur dan menjawab kebutuhan masyarakat. (Tom)






















Tinggalkan Balasan