Ribuan Perusahaan Beroperasi di Sidoarjo, Subandi Dorong CSR Lebih Tepat Sasaran

SIDOARJO, antaratoday.com – Potensi tanggung jawab sosial perusahaan di Kabupaten Sidoarjo didorong menjadi salah satu penopang pembangunan daerah. Bupati Sidoarjo H. Subandi meminta Forum Pelaksana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) periode 2026–2029 memastikan kontribusi dunia usaha lebih terarah, terukur, dan sesuai kebutuhan masyarakat.

Dorongan itu disampaikan Subandi saat mengukuhkan kepengurusan Forum TJSLP di Pendopo Delta Wibawa, Kamis (29/10/2026). Ia menilai, keterbatasan anggaran pemerintah membuat kolaborasi dengan sektor usaha semakin penting untuk mendukung berbagai program prioritas.

“Pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri. Kami membutuhkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan masyarakat,” kata Subandi.

Penguatan tersebut relevan dengan potensi industri di Sidoarjo. Dalam pembahasan pengelolaan CSR pada 26 Oktober 2026, Pemkab Sidoarjo menyebut sekitar 6.000 perusahaan beroperasi di wilayahnya. Kontribusi dunia usaha diharapkan membantu mendukung pembangunan infrastruktur, penanganan persoalan sosial, pendidikan, dan lingkungan.

Pemkab juga telah mendorong mekanisme satu pintu untuk penyaluran dan pelaporan bantuan perusahaan melalui penguatan Forum CSR. Langkah itu ditujukan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta sinkronisasi program perusahaan dengan prioritas pembangunan daerah.

Karena itu, tantangan Forum TJSLP bukan sekadar mengajak perusahaan menyalurkan CSR, melainkan memastikan bantuan tersebut memiliki sasaran yang jelas dan tidak berjalan sendiri-sendiri.

Subandi meminta program CSR diarahkan pada kebutuhan konkret masyarakat, mulai dari dukungan pendidikan bagi anak yatim dan keluarga kurang mampu, peningkatan layanan kesehatan, pemberdayaan ekonomi, hingga pembangunan infrastruktur dan pelestarian lingkungan.

Ia juga mendorong perusahaan mengembangkan program yang memiliki manfaat jangka panjang. Salah satunya melalui beasiswa yang membuka kesempatan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan hingga perguruan tinggi.

“Saya berharap Forum TJSLP segera menyusun perencanaan yang baik dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Forum TJSLP Kabupaten Sidoarjo periode 2026–2029, Herty Achmayant, menyatakan pengukuhan kepengurusan baru harus diikuti penguatan komitmen perusahaan dalam mendukung pembangunan daerah.

Herty mengatakan, forum akan memperkuat komunikasi ant perusahaan, meningkatkan kualitas perencanaan, serta mendorong transparansi pelaksanaan dan evaluasi kegiatan CSR. Koordinasi dengan Bappeda dan perangkat daerah terkait juga akan ditingkatkan.

Ia berharap forum menjadi wadah komunikasi, koordinasi, konsultasi, dan evaluasi sehingga program perusahaan bisa diselaraskan dengan kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan kabupaten.

Subandi menegaskan, pemerintah daerah siap mendukung koordinasi tanpa mengambil alih kewenangan perusahaan dalam menentukan program CSR. Setiap kegiatan harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan.

Dengan potensi ribuan perusahaan yang beroperasi di Sidoarjo, penguatan tata kelola CSR diharapkan mampu memperluas sumber pembiayaan pembangunan di luar APBD. Namun, efektivitasnya tetap bergantung pada kualitas perencanaan, keterbukaan pelaporan, dan kejelasan manfaat yang diterima masyarakat. (Zaq/red)